Presiden Jokowi Akan Membuktikan Indonesia Bisa

Bioskop202 | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga negara untuk mempermudah proses pelaporan mereka guna meningkatkan efisiensi.

Dalam sambutannya pada hari Kamis di Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Istana Negara, Jakarta, dia kritis terhadap sistem pelaporan yang rumit yang saat ini digunakan di institusi publik.

Dia mengatakan, laporan keuangan tahunan rata-rata dari sebuah institusi pemerintah terdiri dari 44 dokumen terpisah.

"Itu bahkan tidak termasuk subreports, jadi totalnya bisa 108, atau bahkan 112 [dokumen]. Buatlah sederhana, dua sampai tiga laporan adalah maksimal untuk saya," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa membuat laporan merupakan 70 persen jam kerja pegawai negeri, yang harus digunakan untuk kegiatan dan proyek utama mereka.

Dia juga mengatakan kepada badan-badan negara untuk fokus pada hasil program mereka, dengan memperingatkan bahwa mereka seharusnya tidak membidik status 'opini tidak memenuhi syarat' dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan mereka.

Dia mengatakan bahwa catatan BPK menunjukkan 85 persen laporan keuangan dari lembaga tingkat menteri memiliki status 'opini wajar tanpa pengecualian', sementara masing-masing 90 persen dan 66 persen laporan dari institusi di tingkat provinsi dan kota mencatat status 'opini tidak memenuhi syarat'.

Meski begitu, Jokowi memuji upaya umum institusi negara secara nasional untuk menyampaikan laporan keuangannya.